SUMATRA 23-24 NOVEMBER YANG BASAH

 

Banjir bandang datang silih berganti. Di Sumatra, di Kalimantan, di mana-mana. Lalu kita menyebutnya bencana alam. Padahal ini jelas-jelas bencana kelakuan. Bencana akal sehat. Bencana sistem yang memilih memelihara korupsi daripada memelihara hutan.

Saya pernah berdiri di tengah hutan Kalimantan, menyaksikan sebuah pentas pembodohan massal yang disutradarai secara sistematis. Pohon-pohon berusia ratusan tahun yang seharusnya menjadi penjaga keseimbangan alam justru dirantai dan ditebang dengan metode yang begitu cerdik sekaligus licik.

Pohon saling di rantai bertautan dan di Tebang setengah. Biarkan kering. Tunggu hujan dan angin merobohkannya. Lalu curi dengan mudah. Kayu puluhan ton dihanyutkan lewat sungai, ditarik satu persatu bagai memancing di kolam sendiri.

Dan di manakah polisi hutan? Mereka sibuk "mencari sinyal." Bukan sinyal untuk menangkap pencuri, tapi sinyal untuk ponsel mereka. Mereka menjadi penonton yang dibayar negara untuk tidak melihat.

Ini bukan soal oknum polisi hutan yang malas. Ini tentang sistem yang sengaja dirancang untuk gagal. Sistem yang mempekerjakan penjaga hutan tapi tidak memberi mereka kemampuan untuk menjaga. Sistem yang membangun menara pandang tapi tidak mengajari cara memandang yang benar.

Data berbicara:

· Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 7.413 personel polisi hutan untuk mengawasi 120 juta hektar kawasan hutan. Itu berarti satu polisi hutan harus menjaga 16.000 hektar—luasan yang mustahil untuk dijaga oleh satu manusia.

· Laporan BPK tahun 2022 menemukan bahwa 67% alat berat yang digunakan untuk patroli tidak layak operasi.

· Audit kinerja menunjukkan hanya 23% polisi hutan yang secara rutin melakukan patroli ke lapangan.

Tapi kita lebih memilih menyalahkan cuaca ekstrem.

Lalu kita berharap pada lulusan kehutanan? Maaf, sistem pendidikan kita justru menghasilkan sarjana-sarjana yang takut hutan. Mereka pandai menghitung potensi ekonomi kayu, tapi tak mampu membaca bahasa alam. Mereka jago teori konservasi, tapi tak bisa bertahan semalam di hutan tanpa listrik dan WiFi.

Inilah tragedi pendidikan Indonesia: menghasilkan intelektual yang justru asing dengan realita bangsanya sendiri. Mereka kalah pengalaman dengan pembalak yang hanya lulusan SD tapi menguasai seluk-beluk hutan lebih dari profesor sekalipun.

TATO PAK JENGGOT: CERMIN KEGAGALAN NEGARA

Lalu saya bertemu Pak Jenggot. Tubuhnya adalah kanvas komitmen. Setiap tato adalah janji yang tak bisa dihapus. "Jika hutan dicuri, saya yang bertanggung jawab," katanya.

Sementara negara? Negara punya segudang peraturan:

· UU Kehutanan

· UU Pemberantasan Korupsi

· UU Perlindungan Lingkungan Hidup

Tapi tidak ada satu pun "tato komitmen" di hati para penegaknya.

Pak Jenggot, dengan pendidikan seadanya, memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh para doktor sekalipun: bahwa menjaga hutan bukan pekerjaan, tapi panggilan jiwa. Bahwa komitmen bukan ditulis di atas kertas, tapi diukir di atas kulit.

MAFIA BERMUKA BANYAK

Yang paling membuat frustrasi adalah betapa panjangnya rantai mafia ini. Dari penebang di hutan, pengangkut di sungai, pabrik pengolahan, pejabat yang memberi izin, hingga akademisi yang membuat kajian lingkungan hidup yang dipesan.

Transparency International mencatat sektor kehutanan Indonesia termasuk yang paling rentan korupsi. Tapi berapa banyak yang dipenjara?

Kita lebih memilih menangkap penebang kecil—yang menebang karena lapar—daripada mengejar cukong yang menebang karena serakah.

Banjir bandang di Sumatra harusnya menjadi cermin untuk bercermin. Ini bukan takdir Tuhan, tapi akibat sistem yang memilih memelihara kerusakan.

Data BNPB menunjukkan:

· 92% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologis

· Kerugian ekonomi mencapai Rp 30 triliun per tahun

· 3,2 juta hektar daerah tangkapan air dalam kondisi kritis

Tapi kita sibuk mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakit. Kita bangun tanggul, tapi abai pada hutan di hulu. Kita sediakan perahu, tapi tidak menghentikan pembalakan.

Kita butuh lebih dari sekadar perbaikan teknis. Kita butuh revolusi mental di sektor kehutanan:

1. Mengubah sistem rekrutmen polisi hutan dari sekadar pelamar PNS menjadi panggilan jiwa penjaga alam

2. Merombak total pendidikan kehutanan yang lebih mengutamakan praktik lapangan daripada teori kelas

3. Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum pada masyarakat adat seperti Pak Jenggot yang telah menjadi penjaga hutan sejati

4. Menghancurkan rantai mafia kehutanan dari hulu ke hilir, tanpa pandang bulu

Pada akhirnya, kita semua harus belajar dari Pak Jenggot. Kita perlu mentato hati dengan komitmen untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran ekologis.

Karena banjir bandang berikutnya tidak akan memilih-milih korban. Ia akan menyapu semua: yang bersalah dan yang tidak, yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa dan yang rakyat biasa.

Pilihan kita sederhana: menjadi seperti Pak Jenggot yang dengan tato komitmennya menjaga hutan, atau menjadi seperti para polisi hutan yang sibuk "mencari sinyal" sementara hutan kita sekarat.

Waktunya sudah sangat sempit. Seperti pohon yang ditebang setengah, kita sedang menunggu angin dan hujan untuk merobohkan peradaban kita sendiri. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa disalahkan kecuali kita sendiri—yang membiarkan semua ini terjadi.