NASIB KAUM TAJRID DAN ASBAB

 Kita mulai dari sebuah kitab yang ditulis di abad ke-13, di tengah kekusyukan zaman. Al-Hikam karya Syekh Ibnu ‘Atha’illah as-Sakandari, kumpulan mutiara hikmah untuk para musafir ruhani. Di situ ada sebuah syahid, saksi mata spiritual, yang bunyinya kira-kira begini:

إرادَتُكَ التَّجْريدَ مَعَ إقامَةِ اللهِ إيّاكَ في الأسْبابِ مِنَ الشَّهْوَةِ الخَفيَّةِ، وإرادَتُكَ الأَسْبابَ مَعَ إقامَةِ اللهِ إيّاكَ فِي التَّجْريدِ انْحِطاطٌ عَنِ الهِمَّةِ العَلِيَّةِ.

“Keinginanmu untuk tajrid (meninggalkan keinginan duniawi, termasuk mencari rezeki padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab (usaha, diman allah telah membekali manusia dengan sarana penghidupan, adalah termasuk dalam bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah something kemerosotan dari himmah (tekad spiritual yang luhur.)”

Saya menulis ini dari pinggir kali yang airnya keruh, di tengah bau sampah yang mengendap, sambil mendengar langkah proyek normalisasi kali yang kontraktornya adalah kawan lama bupati. Di langit, drone milik startup survei pemetaan terbang rendah, mengumpulkan data yang nantinya akan dijual ke perusahaan properti. Di tanah, seorang nenek memungut botol plastik.

Inilah panggung kita. Dan di panggung ini, kita mencoba memanggungkan sebuah wejangan dari abad ke-13, dari seorang Syekh yang mungkin napasnya tidak sesesak kita menghirup polusi data dan kabar bohong.

"Keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah menempatkanmu dalam asbab, adalah syahwat tersembunyi. Dan keinginanmu untuk asbab, padahal Allah menempatkanmu dalam tajrid, adalah kemerosotan dari himmah ‘aliyah."

Kalimat ini, di abad ke-13, adalah pisau bedah jiwa. Di tahun 2025, ia bisa jadi palu godam untuk membongkar beton-beton ketimpangan. Tapi masalahnya, kita sudah kehilangan kamus aslinya. Kata "tajrid" dan "asbab" sudah dicuri, dipelintir, dijadikan slogan kosong di seminar motivasi atau dikampanyekan oleh politisi yang rumahnya tiga puluh kamar.

Maka, mari kita urutkan kembali dengan kotoran data yang menempel di sepatu.

Apa itu "Tajrid Palsu" 2025? Ia bukan zuhud. Ia adalah posisi nyaman yang dibentengi oleh pagar-pagar hukum, regulasi, dan akses eksklusif. Lihatlah data kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Menurut kajian INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang dirilis Januari 2025, sekitar 65% kapitalisasi pasar saham Indonesia dikuasai oleh kurang dari 1% pemegang saham, yang mayoritas adalah keluarga konglomerat dan grup bisnis tertentu. Mereka sudah di puncak. Mereka sudah 'tajrid' secara ekonomi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengerahkan 156 anak usahanya (data dari ringkasan kinerja grup-grup usaha terbesar 2024) untuk merangsek ke bisnis waralaba ayam geprek, kopi kekinian, hingga jasa bersih-bersih AC. Ini bukan himmah ‘aliyah. Ini keserakahan yang dilegalisasi oleh struktur. Mereka 'sok asbab' di gelanggang yang bukan milik mereka, sambil sesekali menyumbang yayasan sosial untuk pencitraan.

Lalu, apa itu "Asbab Terjepit" 2025? Ia adalah pekerjaan yang tak lagi menghidupi. Data BPS Februari 2025 menunjukkan, upah riil buruh (upah yang dihitung berdasarkan daya beli) di sektor manufaktur turun 0,8% dibandingkan periode sama tahun lalu, sementara produktivitas naik. Artinya, orang bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak nilai, tapi daya belinya menyusut. Mereka terjebak di "asbab" yang justru menguras tenaga tanpa memberi peningkatan hidup. Mereka ingin "tajrid" sejenak — cukup punya tabungan untuk anak sakit — tapi itu mustahil. Menurut Survei Keuangan Nasional (SKN) Bank Indonesia 2024 yang baru dirilis ulang dengan metodologi baru, hanya 22,3% rumah tangga di Indonesia yang memiliki simpanan finansial yang cukup untuk menutupi pengeluaran tiga bulan ke depan jika kehilangan pendapatan. Lebih dari 77% lainnya hidup dalam ketakutan harian. Keinginan mereka untuk punya tabungan itu, dalam logika Al-Hikam yang dipelintir oleh sistem, bisa dituduh "syahwat khafiyah" — keinginan tersembunyi yang salah kamar. Salah kamar, karena kamar bernama "jaminan sosial" telah dikunci oleh negara.

---

Di sinilah kita perlu membedah dengan pisau bedah yang tumpul, karena semuanya sudah penuh lemak data resmi.

Data APBN 2025 adalah naskah utama sandiwara ini. Alokasi untuk program perlindungan sosial (termasuk PKH, BPNT, Bansos) naik, katanya. Tapi coba kita kupas. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 (yang menjadi dasar penyusunan 2025), Tingkat Ketidakpatuhan (TK) pada program bantuan sosial masih tinggi, mencapai 28,7% dari sampel yang diperiksa. Artinya, hampir sepertiga dana itu salah sasaran, tidak tepat waktu, atau dikelola dengan prosedur yang cacat. Dana itu menguap di jalan, tersangkut di sistem digital yang gagap, atau dikreasi menjadi proyek fiktif.

Sementara itu, anggaran untuk "penguatan ekonomi" melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi justru mengalir deras ke proyek revitalisasi pasar yang kontraktornya sudah ditunjung, atau pembangunan kawasan industri yang menggusur lahan pertanian produktif. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, selama 2024 terjadi 412 konflik agraria dengan luasan 1,2 juta hektar, 35% di antaranya terkait dengan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur. Di mana "penguatan ekonomi"-nya? Ekonomi segelintir kontraktor dan spekulan tanah. Ini adalah "tajrid" yang merampas ruang hidup "asbab" (petani, nelayan) dengan mengatasnamakan pembangunan.

Dana Desa. Ini adalah episode paling sinis. Secara nominal, dana itu kini mencapai Rp 142 triliun per tahun. Sebuah angka yang fantastis. Tapi riset lapangan oleh SMERU Research Institute di 4 provinsi pada akhir 2024 menemukan pola yang konsisten: sekitar 60-70% Dana Desa masih dihabiskan untuk infrastruktur fisik jalan dan jembatan. Kenapa? Karena pengawasannya lemah, mark-up-nya mudah, dan bagi-bagi proyeknya menjadi ritual politik lokal. Dana yang mestinya untuk pemberdayaan ekonomi produktif — misalnya, modal bagi kelompok perempuan pengrajin, atau pembelian mesin pengolah hasil pertanian bersama — jarang disentuh. Alasannya klasik: "ribet", "takut tidak jalan", "lebih kelihatan fisiknya". Hasilnya? Desa punya jalan bagus, tetapi pemudanya tetap pergi ke kota menjadi buruh. "Asbab" warga desa tidak pernah benar-benar dikuatkan, hanya diberi fasilitas yang membuat hidup para "tajrid lokal" (kepala desa, kontraktor, preman proyek) semakin nyaman.

---

Dan kini, kita bersiap menyambut ritual anggaran paling mahal dalam sejarah Republik: Makan Bergizi Gratis. Mari kita sebut saja MBG — sebuah program bantuan sosial yang namanya memang jelas, namun samar dalam detail teknis dan rawan menjadi Mesin Bagi-bagi Ganjaran baru bagi mereka yang sudah mapan di maqam "tajrid" kekuasaan.

Data wacana menyebut alokasi untuk program ini mencapai Rp 450 triliun lebih per tahun. Sebuah angka yang hampir tidak masuk akal, setara dengan membangun 15 bendungan raksasa atau menggaji 4 juta guru honorer selama satu dekade. Angka yang bisa mengentaskan stunting dan kemiskinan jika dikelola dengan nurani dan efisiensi tertinggi. Tapi sejarah program bansos kita berteriak: mari kita tengok siapa yang akan menguasai dapur raksasa MBG ini.

Laporan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 2024 tentang pola serupa harus menjadi sirene peringatan: lebih dari 60% perusahaan mitra distribusi dan penyedia logistik untuk program bantuan sosial nasional adalah anak usaha atau memiliki hubungan kepemilikan dengan keluarga besar para pejabat tinggi. Bayangkan pola itu bereplikasi dalam proyek Rp 450 triliun. Perusahaan-perusahaan itu akan bergerak di bidang logistik rantai dingin, teknologi informasi untuk surveilans gizi, katering massal, hingga pengadaan susu, telur, dan daging. Mereka berisiko menang bukan karena rekam jejak menyalurkan makanan segar ke pelosok, tapi karena kedekatan dan akses.

Inilah wajah "tajrid" yang paling memualkan jika terjadi: keluarga-keluarga yang sudah hidup dalam kemewahan (tajrid ekonomi) justru akan berebut proyek "asbab" paling suci: mengisi piring dan otak generasi penerus bangsa. Mereka tidak akan turun tangan memasak atau membagikan langsung ke anak-anak kurang gizi di Sumba; mereka hanya akan mengatur dari atas melalui tender yang dijamin menang dan kontrak berlapis. Mereka berpeluang memandang lapar dan stunting semata sebagai komoditas bisnis beranggaran fantastis.

Ambil contoh nyata dari pola lama yang mengerikan: perusahaan pengadaan beras untuk bantuan pangan. Menurut data Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), pasar pengadaan beras untuk program pemerintah kerap dikuasai oleh tiga grup besar yang memiliki hubungan keluarga dengan elite. Sekarang, gantikan "beras" dengan "paket makanan bergizi siap saji" yang harus memuat protein hewani, sayur, dan karbohidrat. Siapa yang akan menguasai pasokan telur, susu, atau daging ayam untuk 82 juta penerima? Bukan mustahil, oligarki yang sama akan bermetamorfosis menjadi raja-raja baru logistik pangan bergizi.

Atau lihat perusahaan teknologi pengelola data. Dalam program bansos lama, siapa pemiliknya? Kerap anak atau kerabat pejabat. Sistemnya error, data penerima berantakan. Dalam MBG skala giga, sistem ini harus mencatat kehadiran, membagikan kuota, dan memverifikasi puluhan juta anak setiap hari. Satu titik error berarti satu anak kelaparan. Namun, jika pola lama bertahan, kontrak senilai ratusan miliar untuk sistem ini bisa jatuh ke pihak yang sama—sistemnya tetap buruk, tetapi kontraknya terus diperpanjang. Anak-anak antre untuk makan siang yang tak kunjung datang, sementara keluarga pengembang aplikasi berlibur di Monte Carlo.

Inilah siklus setan yang mengintai: Pejabat merancang program mulia untuk rakyat (sebagai "asbab" membantu), lalu dana Rp 450 triliun berisiko disalurkan melalui jaringan perusahaan milik keluarganya sendiri (praktik "tajrid" ekonomi). Uang mengalir deras dari kas negara ke kantong oligarki, sementara paket makanan yang sampai ke sekolah-sekolah di pedalaman berisiko terlambat, berkualitas rendah, atau tidak memenuhi standar gizi. Audit BPK 2024 menemukan bahwa inefisiensi dan indikasi kerugian negara dalam program bantuan sosial tradisional saja mencapai Rp 12,3 triliun. Bayangkan potensi kebocoran dalam program yang anggarannya 30 kali lipat lebih besar.

Dampaknya akan lebih tragis: Seorang ibu hamil di Pegunungan Bintang, Papua, harus berjalan kaki berkilo-kilo meter ke Posyandu karena jadwal pembagian makanan tambahan untuknya tidak pasti. Biaya transportasinya bisa lebih mahal dari nilai gizi yang diterima. Seorang anak SD di pesisir Sulawesi kehilangan waktu belajarnya karena harus membantu orang tua mencari ikan untuk bertahan hidup, sementara paket makan siang gratisnya di sekolah mungkin telat atau isinya tidak layak makan. Mereka, si "asbab sejati" — ibu hamil dan anak-anak stunting — justru harus mengeluarkan "asbab" tambahan (tenaga, waktu, biaya) untuk mendapatkan hak mereka yang sedang dipertaruhkan dalam mekanisme tender raksasa di Jakarta.

Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan demikian berisiko tinggi menjelma bukan sebagai penyelamat generasi, tapi sebagai sistem transfer uang rakyat terbesar sepanjang masa kepada oligarki yang sudah gemuk. Ini adalah puncak dari "tajrid palsu": mereka yang seharusnya sudah lebih dari cukup, justru dengan rakus menyusun skema untuk mengambil dari mulut anak-anak yang sedang berjuang sekadar untuk tumbuh dengan normal.

Program ini bisa menjadi mercusuar kebijakan, atau bisa menjadi kuburan anggaran nasional yang paling mahal. Perbedaannya terletak pada satu kata: transparansi. Tanpanya, MBG hanya akan menjadi Monumen Bagi-bagi Ganjaran yang mengubur harapan dan anggaran negara.

---

Data-data itu mati. Mari kita hidupkan dengan cerita yang berdebu.

Ibu Sarminah, 58 tahun, punya warung nasi campur di sebuah gang di Rembang. Sejak 30 tahun lalu. Resep sambalnya legendaris. Penghasilan bersihnya sebelum pandemi sekitar Rp 40.000 per hari. Cukup untuk hidup sederhana dan menyekolahkan anak.

Pada kuartal III 2024, sebuah perusahaan rintisan (startup) logistik pangan berbasis di Jakarta, sebut saja "MakanKenyang", mendapat pendanaan series C senilai US$ 150 juta dari gabungan modal ventura Singapura dan dana pensiun dalam negeri. Mereka punya misi "memberdayakan kuliner Indonesia". Strateginya? Merekrut ribuan "mitra usaha" — warung-warung seperti milik Ibu Sarminah — untuk memasak, sementara mereka menyediakan aplikasi, branding, dan logistik.

Ibu Sarminah diajak. Dia dikasih seragam, bendera, dan diwajibkan memakai bahan baku dari distributor rekanan "MakanKenyang". Harganya lebih mahal 15% dari pasar. Dia juga harus bagi hasil 20% dari setiap pesanan via aplikasi. Awalnya, order melonjak. Tapi penghasilan bersihnya justru turun menjadi Rp 30.000. Dia tak lagi bebas berkreasi dengan sambalnya. Dia jadi sekadar operator microwave dan packaging.

Setahun kemudian, data internal "MakanKenyang" (yang bocor ke media) menunjukkan: dari 10.000 mitra di Jawa, 40% mengundurkan diri dalam 18 bulan pertama karena tidak untung. Sementara nilai perusahaan "MakanKenyang" melonjak 300%, dan pendirinya masuk dalam daftar "30 under 30" majalah bisnis.

Inilah "tajrid" digital: segelintir anak muda berbaju flanel di coworking space Jakarta, dengan modal ventura yang berasal dari kekayaan lama (old money) yang di-"venture"-kan, melakukan "asbab" dengan cara menjalankan platform yang memeras nilai lebih dari kerja nyata Ibu Sarminah. Mereka sudah "tajrid" (dana mereka aman, hidup mereka dijamin), tapi sok "asbab" dengan cara yang justru mematikan kemandirian "asbab" sesungguhnya. Ibu Sarminah, si "asbab sejati", terjepit: ikut program, tekor; tidak ikut, sepi.

Ini bukan di Rembang saja. Di sektor lain, pola serupa berjalan dengan rapi. Banyak keluhan dari kedai-kedai kopi kecil yang mengeluhkan praktik predatory pricing dan gelombang pembukaan outlet yang tidak wajar oleh jaringan kedai kopi bermodal besar. Sebuah investigasi lembaga swadaya masyarakat di bidang keuangan pada 2024 menemukan indikasi kuat bahwa sebagian jaringan tersebut merupakan bagian dari grup konglomerat dengan sumber modal yang tidak jelas, dan diduga digunakan sebagai sarana memutar aset atau mencuci uang. Mereka menjual kopi spesialti dengan harga promo Rp 8.000 per gelas (jauh di bawah biaya produksi minimal Rp 15.000), sementara harga normalnya bisa mencapai Rp 20.000. Namun, beban operasional mereka juga tidak masuk akal: sewa tempat di lokasi premium bisa mencapai Rp 150 juta per bulan. Untuk sekadar menutupi biaya sewa itu dengan margin kotor Rp 5.000 per gelas (jika harga jual Rp 20.000), mereka harus menjual minimal 30.000 gelas per bulan atau 1.000 gelas per hari — angka yang hampir mustahil dicapai oleh kedai kopi biasa di lokasi yang sama. Logikanya? Mereka bisa sustain karena defisit operasional yang besar ini ditutupi oleh aliran dana dari sumber lain yang lebih besar dan gelap. Kedai kopi hanyalah front untuk aktivitas keuangan yang tak terang. Usaha mikro kedai kopi tetangga yang benar-benar mengandalkan itu sebagai nafas hidup, mati pelan-pelan. Ini "iradatuka al-asbab..." dalam bentuk konglomerasi yang merusak: yang sudah di maqam "tajrid" (penguasa modal besar dan gelap) turun tangan ke "asbab" (usaha mikro) bukan untuk memberdayakan, tapi untuk menguasai pasar atau membersihkan.

---

Lalu, bagaimana rakyat kecil bertahan di lorong "asbab" yang sempit ini? Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024 menyebutkan ada 162 fintech lending yang terdaftar. Tapi laporan Polri dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, operasi pinjol ilegal justru bertambah modusnya: mereka kini menyusup lewat aplikasi pesan, grup WhatsApp, bahkan memanfaatkan data bocor dari platform e-commerce.

Kisahnya kini bukan lagi untuk gaya hidup. Survei cepat oleh Lembaga Demografi FE UI di wilayah Jabodetabek pada Januari 2025 menemukan, 67% dari 500 responden pengguna pinjol menggunakannya untuk kebutuhan "mendesak": 45% untuk biaya sekolah anak, 30% untuk berobat, 15% untuk modal usaha yang sebenarnya tak layak disebut usaha (seperti jualan pulsa elektronik).

Ini titik nadir. Di sini, konsep tawakal dan asbab mengalami distorsi paling parah. Orang dipaksa "bertawakal" pada pinjol rentenir digital karena "asbab" (kerja dan upah) mereka tidak mencukupi. Negara, yang seharusnya memastikan "asbab" itu bermartabat, justru absen. Agama, yang mestinya melarang riba, hanya bisa berkhotbah di mimbar, sementara di luar, riba sistemik berbaju teknologi menjerat umatnya. Ini adalah krisis spiritual yang diproduksi oleh kegagalan ekonomi.

---

Lalu, apa gunanya kita membaca Al-Hikam jika realitanya sesakit ini? Justru di situlah gunanya. Kitab itu bukan obat tidur. Ia adalah pengingat bahwa penyakit kita adalah penyakit moral yang berwujud struktural.

Maka, himmah ‘aliyah (cita-cita luhur) kolektif kita harus turun dari langit tasawuf ke bumi yang berbatu.

Pertama, kita harus memaksa negara untuk membuat "peta kamar" yang jelas. Artinya:

· Revolusi Data: Data BPS, BI, dan kementerian harus dibuka mentah-mentah untuk publik, bukan hanya ringkasan yang indah. Anak muda kampus, aktivis, harus bisa mengolahnya untuk mengaudit klaim pemerintah. Tekankan pada data riil upah vs harga kebutuhan pokok, data kepemilikan asset yang transparan, dan tracing dana desa hingga ke rekening terakhir.

· Regulasi yang Memihak, Bukan Melindungi Pemain Besar: UU Cipta Kerja dan turunannya harus ditinjau ulang. Kita butuh UU Anti-Pemangsaan Usaha Mikro yang melarang praktik predatory pricing dan monopoli distribusi hingga ke level kecamatan. Beri ruang bernapas bagi warung kelontong dan pasar tradisional.

· APBN sebagai Alat Perataan, Bukan Pengukuhan: Alokasi anggaran harus dijungkirbalikkan. Kurangi anggaran proyek fisik mercusuar, alihkan besar-besaran ke penguatan sistem jaminan kesehatan universal, pendidikan gratis berkualitas, dan bantuan modal usaha mikro NON-HUTANG berupa grant yang dikelola komunitas. Khusus untuk MBG, desakkan audit independen menyeluruh, publikasi lengkap daftar perusahaan mitra dan kepemilikannya, serta sanksi tegas bagi pejabat yang keluarganya jadi pihak terkait.

Kedua, kita harus membangun "spiritualitas ekonomi" baru di akar rumput.

· Boykot Etis: Tidak beli dari franchise yang jelas-jelas mematikan usaha tetangga. Lebih baik beli nasi bungkus Ibu Sarminah yang harganya mungkin Rp 2.000 lebih mahal, tapi itu adalah investasi pada kemanusiaan.

· Bangun Lumbung Komunitas: Kembali ke model guyub. Bangun kooperasi simpan pinjam sendiri, tanpa bunga. Kumpulkan tabungan kelompok untuk menjadi dana darurat bersama, sehingga tidak perlu jatuh ke pinjol.

· Jadikan Masjid dan Gereja sebagai Basis Ekonomi: Bukan untuk khotbah pasrah, tapi untuk lokakarya keterampilan, bursa produk anggota, dan pengawasan kolektif terhadap proyek-proyek dana desa di wilayahnya.

Ketiga, dan ini paling sulit: kita harus berani mendefinisikan ulang makna "sukses".

Sukses bukanlah ketika kita bisa "tajrid" dengan memiliki puluhan properti dan hidup dari rente. Sukses, dalam tafsir baru Al-Hikam di zaman edan ini, adalah ketika kita bisa berada di "maqam" kita dengan benar: si kaya yang di maqam "tajrid" ekonomi menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan, bukan memagarinya; si miskin yang di maqam "asbab" diberikan alat dan martabat untuk berikhtiar, bukan dicurigai dan dipersulit.

---

Tulisan ini panjang, dan mungkin membuat pusing. Tapi lebih baik pusing karena memikirkan solusi, daripada pusing karena kelaparan atau dicekik utang.

Syekh Ibnu ‘Atha’illah mengajak kita mengenal maqam. Di tahun 2025, maqam kita sebagian besar adalah maqam terjepit, maqam ditipu data, maqam diadu domba oleh algoritma.

Mengenalinya adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menolak untuk tinggal di dalamnya.

Kita tidak butuh pahlawan bersorban turun dari langit. Kita butuh Ibu Sarminah yang berani menolak kontrak "MakanKenyang" yang tak adil. Kita butuh kepala desa yang memberanikan diri mengalokasikan Dana Desa untuk pelatihan budidaya lele organik ketimbang cor jalan untuk kedua kalinya. Kita butuh anak muda programmer yang membuat aplikasi open-source untuk koperasi pasar tradisional, bukan hanya memikirkan IPO start up-nya. Dan yang paling berani: kita butuh pegawai negeri atau keluarga pejabat yang menolak "proyek" MBG untuk keluarganya sendiri, lalu melaporkan praktik nepotisme itu.

Himmah ‘aliyah itu, pada akhirnya, ada di pilihan kecil sehari-hari: memilih beli yang mana, memilih percaya data yang mana, memilih diam atau bersuara.

Gurita ketimpangan itu nyata. Tapi gurita bisa dikalahkan, bukan dengan pedang, tapi dengan jaring penguat komunitas yang dianyam dari benang-benang kesadaran, kejujuran data, dan keberanian untuk mengatakan: "Kami tahu kami sedang dijepit. Dan kami akan beringsut keluar."

Mari beringsut. Satu kata. Satu pilihan. Satu langkah. Sekarang.