NEGERI YANG LEBIH IDIOT DARI KAMPUNG IDIOT

Kawan-kawan,

Pernahkah kalian mendengar tentang kampung-kampung yang berisi kaum minor? Tempat-tempat di mana manusia dihukum sejak dalam pikiran orang-orang yang menganggap dirinya normal? Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Balong dan Sawoo, ada sebuah realita pahit yang oleh orang-orang tolol—maaf, saya harus menyebut mereka demikian—disebut “Kampung Idiot.”

Ini bukan mitos urban. Ini adalah alamat-alamat nyata penderitaan yang terpetakan: Desa Karangpatihan, Desa Gundik, Desa Bedingin, dan Desa Talun. Di sana, di tengah tanah pertanian yang semakin tandus, ratusan warga hidup dengan label "tunagrahita"—sebuah kondisi yang sebenarnya adalah monumen hidup dari kegagalan negara.

Orang-orang dungu itu menyebut mereka idiot. Tapi mari kita buka peta dan data: siapa sebenarnya yang idiot? Apakah warga Dusun Ngrendeng, Desa Karangpatihan yang harus berjuang melawan kerusakan otak akibat defisiensi yodium turun-temurun, atau para pengambil kebijakan di Kantor Bupati Ponorogo yang pada 2017 dengan bangga mengalokasikan Rp 28 miliar untuk Museum Reog, sementara anggaran penanganan gizi buruk kronis di empat desa itu tak sampai seperlimanya?

Duduklah sebentar. Mari kita telusuri peta kubangan kegilaan kolektif ini. Dari Balong ke Sawoo, dari Karangpatihan yang jadi simbol keterpinggiran, hingga Bundaran Ponorogo yang berdiri megah dengan patung Reog senilai Rp 45 miliar—jaraknya hanya 30 kilometer. Tapi jarak moral antara keduanya adalah jurang yang tak terukur.

Bayangkan, lokasi, dan alamat-alamat pengabaian yang konkret. Karena "Kampung Idiot" itu bukan hantu, melainkan desa-desa nyata yang koordinatnya bisa kita cari di Google Maps, sementara perhatian pemerintah justru hilang di sana.

Saudara-saudaraku, mari kita bicara dengan darah, bukan dengan tinta. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan manusia hidup dalam tubuh yang dikutuk oleh negara sendiri. Sejak 1960-an, pemerintah sudah tahu bahwa kekurangan yodium menyebabkan kerusakan otak permanen. Tapi apa pilihan kebijakannya? Membangun museum mewah senilai 28 miliar dan monumen raksasa seharga 45 miliar, sementara anggaran penanganan gizi buruk tak pernah menyentuh 5 miliar.

Izinkan saya menghitung dengan matematika kemiskinan yang diajarkan kehidupan di kampung-kampung ini:

Setiap 1 meter ketinggian Monumen Reog yang dibanggakan itu menelan biaya 1,8 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, 60 ibu hamil bisa mendapatkan gizi optimal selama kehamilan. Dengan kata lain, setiap kali kita menambah ketinggian monumen satu meter, kita memilih untuk mengorbankan 60 otak manusia yang seharusnya bisa berkembang sempurna.

Museum Reog yang megah itu menghabiskan 900 juta hanya untuk diorama-dioramanya. Uang yang sama bisa membeli 1,8 juta kapsul yodium—cukup untuk melindungi seluruh generasi Ponorogo dari keterbelakangan mental selama satu dekade.

Tapi kita memilih diorama. Kita memilih patung. Kita memilih kemewahan yang diam, daripada jeritan yang hidup.

Sistem yang Lebih Tuna Grahita daripada Warganya

Yang disebut tunagrahita di Ponorogo sebenarnya adalah sistem pemerintahan yang lebih keterbelakangan akalnya. Sistem yang mampu menghitung dengan cermat anggaran untuk proyek prestise, tetapi tidak mampu memahami bahwa mencegah lebih murah daripada menanggung.

Lihatlah birokrasi kita: canggih dalam membuat laporan fiktif, gesit dalam menggelapkan anggaran, lincah dalam menciptakan alasan. Tapi tuli bisu buta terhadap tangisan bayi yang lahir dengan kerusakan otak karena ibunya hanya makan nasi dan garam.

Pemerintah daerah dengan bangga melaporkan bahwa Museum Reog memiliki sistem audio-visual termutakhir senilai 3,8 miliar. Tapi sistem pendataan ibu hamil risiko tinggi? Itu masih dicatat dengan pensil di buku tulis yang lapuk.

Lalu datanglah konsep "desa wisata" dimana pengunjung bisa menyaksikan langsung warga tunagrahita berkarya. Ini puncak dari segala kekejian: mengubah manusia menjadi obyek tontonan. Membuat safari kemiskinan yang dibungkus kata "edukasi."

Mereka yang seharusnya mendapat rehabilitasi, malah disuruh menjadi pemain sirkus. Mereka yang seharusnya diintegrasikan ke masyarakat, malah dikandangkan dalam "desa wisata" agar kita bisa datang, melihat, berselfie, lalu pulang dengan perasaan telah berbuat baik.

Dan ironi paling pedas: monumen ini akan.  menjadi monumen tertinggi mengalahkan GWK di bali, tapi kita mengharapkan mereka bangga pada monumen yang dibangun dengan uang yang seharusnya untuk gizi anak-anak mereka.

Anggaran yang Berbicara Lebih Keras daripada Pidato

Mari kita bedah bahasa yang paling jujur di negeri ini: bahasa anggaran.

APBD Ponorogo berteriak: "Kami lebih menghargai logam perunggu daripada jaringan otak manusia!" Karena memang, anggaran untuk maintenance monumen dan museum mencapai 3 miliar per tahun, sementara untuk terapi okupasi anak tunagrahita? Itu masih dianggarakan dengan sisa-sisa dana yang malu-malu.

APBN berbisik: "Kami lebih peduli pada proyek fisik yang terlihat daripada manusia yang tersembunyi." Buktinya, program pencegahan stunting nasional selalu kekurangan anggaran, tapi proyek pembangunan gedung baru di kementerian selalu tepat waktu dan mewah.

Maka mereka pun membentuk koloni sendiri. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Rumah Harapan, Rumah Kasih Sayang—nama-nama yang justru mengungkap betapa sedikit harapan dan kasih sayang yang datang dari luar.

Mereka membuat keset dari kain perca, menjualnya 8.000 rupiah per buah. Kita pun bersorak: "Lihat! Mereka bisa!" Seolah-olah itu keajaiban, bukan bukti kegagalan kita selama puluhan tahun.

Ketika Eko Mulyadi dan Zainuri harus menjadi "pemerintah darurat"—menyediakan pelatihan, ternak ayam, kolam lele—itu bukanlah kesuksesan. Itu adalah pengakuan terbesar bahwa negara telah mangkir dari tugasnya.

Dua Jenis Keterbelakangan

Di Ponorogo, sebenarnya ada dua jenis keterbelakangan mental:

Pertama, keterbelakangan akibat kekurangan gizi—yang menimpa warga miskin. Ini bisa dicegah dengan tablet yodium seharga 500 rupiah per butuh.

Kedua, keterbelakangan moral—yang menimpa para pengambil kebijakan. Ini lebih berbahaya, karena tidak ada obatnya. Ini adalah penyakit jiwa yang membuat seseorang mampu menyetujui anggaran 164 miliar untuk patung, sambil menolak anggaran 5 miliar untuk gizi ibu hamil.

Tapi jangan hanya menyalahkan pemerintah. Kita semua adalah bagian dari sistem ini. Kita yang menerima istilah "Kampung Idiot" sebagai sesuatu yang wajar. Kita yang lebih tertarik membahas kemegahan Monumen Reog daripada bertanya: "Berapa banyak anak yang otaknya rusak karena uang itu tidak dialihkan untuk gizi?"

Kita ahli membuat konsep indah: inclusive society, masyarakat ramah difabel. Tapi di lapangan? Kita masih memisahkan: sekolah khusus, pekerjaan khusus, komunitas khusus. Kita memberikan kandang, lalu menyebutnya "ruang." Kita melakukan reservasi, lalu menyebutnya "inklusi."

Dalam kesederhanaan mereka, warga tunagrahita Ponorogo justru sering kali lebih waras daripada kita. Mereka tidak pandai mark-up anggaran, tidak mahir korupsi proyek, tidak bisa membuat pidato tentang gotong royong sambil mengabaikan tetangga yang kelaparan.

Filosofi mereka sederhana: hari ini harus berusaha, besok harus lebih baik. Sebuah prinsip yang justru hilang dari kita yang sibuk berdebat tentang desain monumen, sambil mengabaikan desain keadilan sosial.

Maka, sebelum kita bertepuk tangan untuk "keberhasilan pemberdayaan" di Ponorogo, mari kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggigit:

1. Mengapa butuh sepuluh tahun setelah pemberitaan internasional untuk ada perubahan berarti? Apa bahasa Inggris lebih dipahami daripada bahasa penderitaan?

2. Ketika 1 meter monumen menghabiskan 1,8 miliar, berapa meter kesadaran yang bisa kita beli dengan uang itu?

3. Di desa-desa lain di Indonesia, berapa banyak "Kampung Idiot" versi lain yang masih menunggu untuk dieksploitasi sebagai proyek pemberdayaan, bukan dicegah sebagai tanggung jawab negara?

4. Kapan kita akan mengerti bahwa mencegah keterbelakangan mental lebih mulia daripada membangun monumen untuk kebanggaan kosong?

Pada akhirnya, Ponorogo adalah cermin bagi kita semua. Negeri ini telah memilih untuk menjadi tuna grahita secara kolektif. Memilih kemewahan yang bisu di atas kebutuhan yang berteriak. Memilih simbol di atas substansi. Memilih pencitraan di atas penyelamatan.

Museum dan monumen megah itu akan tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari sebuah peradaban yang membangun tugu untuk kebudayaan, sambil membiarkan manusia-manusia pembentuk kebudayaan itu sendiri terpuruk dalam keterbelakangan.

Mereka menyebutnya Kampung Idiot. Tapi sebenarnya, seluruh negeri ini telah menjadi Kampung Idiot yang lebih besar: kampung di mana kita semua hidup dalam keterbelakangan moral, dalam kebodohan spiritual, dalam kegilaan kolektif yang menganggap patung lebih berharga daripada otak manusia.

Dan selama kita masih bangga pada monumen yang dibangun di atas penderitaan, selama itu pula kita pantas disebut idiot—idiot yang memilih kemewahan mati daripada kehidupan yang sederhana tapi bermartabat.

Ponorogo bukanlah masalah lokal. Ia adalah diagnosis nasional: kita sakit, kita tuna grahita secara moral, dan kita membutuhkan terapi kejut untuk kembali menjadi manusia yang utuh.